Ideanews.co, Penajam – Redistribusi tenaga pendidik berhasil menekan kekurangan guru di Kabupaten Penajam Paser Utara (PPU) dari 132 menjadi 93 orang.
Sebanyak 39 kebutuhan guru dipenuhi dengan memindahkan tenaga pendidik dari sekolah yang mengalami kelebihan guru ke sekolah yang kekurangan.
Sekretaris Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga (Disdikpora) PPU, Durajat, mengatakan redistribusi dilakukan sebagai langkah optimalisasi sumber daya yang sudah tersedia, menyusul keterbatasan kemampuan keuangan daerah.
“Awalnya kan kurangnya 132 orang. Saat ini tersisa 93 orang. Ya, itulah yang sudah kita redistribusikan di sekolah-sekolah dari jenjang SD dan SMP,” ungkapnya, Minggu (27/9/2026).
Redistribusi dilakukan berdasarkan kebutuhan masing-masing sekolah dengan tetap mempertimbangkan lokasi tempat tinggal guru. Guru yang sebelumnya bertugas di sekolah dengan jumlah tenaga pendidik berlebih dialihkan ke sekolah yang membutuhkan.
“Yang sebelumnya itu ada di sekolah-sekolah yang gurunya berlebih. Jadi, gurunya berlebih kita pindahkan di sekolah yang kurang gurunya, tapi dengan mempertimbangkan tempat tinggal,” jelasnya.
Menurutnya, langkah tersebut menjadi bagian dari upaya Disdikpora menjaga proses pembelajaran tetap berjalan tanpa harus langsung menambah tenaga pendidik baru.
“Karena kita memahami kondisi keuangan daerah seperti ini, maka dinas perlu melakukan upaya optimal untuk mengoptimalkan sumber daya yang ada,” ujarnya.
Meski telah ditekan, kekurangan guru masih mencapai 93 orang. Jumlah tersebut berasal dari kebutuhan akibat guru yang memasuki masa pensiun, meninggal dunia, maupun mutasi ke daerah lain.
“Jadi memang kekurangan terjadi karena memasuki masa pensiun, meninggal dunia, maupun yang mutasi ke daerah lain. Nah, inilah menjadi PR kita,” katanya.
Berdasarkan data Disdikpora PPU terdapat sebanyak 1.198 guru PNS, 613 PPPK, 277 PJLP dan 191 PPPK paruh waktu.
Salah satu opsi yang dibahas untuk menutupi kekurangan yakni mengoptimalkan PPPK yang memiliki latar belakang pendidikan tetapi saat ini bertugas di organisasi perangkat daerah lain.
“Kalau diskusi awal BKSDM akan memetakan PPPPK yang latar belakangnya pendidikan. Nanti yang latar belakang pendidikan itu kita optimalkan agar bisa membantu pemenuhan kebutuhan guru,” jelasnya.
Jika kebutuhan masih belum terpenuhi, Disdikpora PPU akan menunggu arahan pimpinan terkait kemungkinan menggunakan skema PJLP.
“Nanti kalau masih juga kurang, kita menunggu arahan pimpinan apakah kita boleh menutupi kekurangan itu dengan mengangkat dengan skema PJLP,” ujarnya.
Selain redistribusi guru, Disdikpora juga menyiapkan alternatif melalui alih jenjang tenaga administrasi yang sedang menempuh pendidikan S1 untuk menjadi guru setelah memenuhi persyaratan.
“Yang sedang mengambil S1 nanti alih jenjang dari TU menjadi guru, seperti itu,” ungkapnya.
Ia menambahkan, pemenuhan kebutuhan guru menjadi salah satu prioritas pemerintah daerah agar kekurangan tenaga pendidik tidak mengganggu kegiatan belajar mengajar.
“Program prioritas kita di pendidikan itu adalah pemenuhan kebutuhan guru,” pungkasnya. (Adv/Nad)
