Ideanews.co, Balikpapan – Kasus dugaan korupsi proyek peningkatan struktur jalan di UPT Asrama Haji Embarkasi Balikpapan terus bergulir. Setelah dua tersangka berinisial SW dan MK diserahkan penyidik Polresta Balikpapan ke Kejaksaan Negeri Balikpapan, desakan publik agar kasus ini dibongkar hingga ke akar pun semakin kuat.
“Berkas dan tersangka sudah kami terima. Perkara sudah tahap dua,” ujar Kasi Pidana Khusus (Pidsus) Kejari Balikpapan, Donny Dwi Wijayanto, Jumat (17/10/2025).
Keduanya diduga menyelewengkan dana hibah Pemprov Kaltim yang bersumber dari APBD Perubahan Tahun Anggaran 2022. Dana tersebut sejatinya dialokasikan untuk peningkatan jalan di kompleks Asrama Haji. Namun, hasil audit BPKP menemukan kerugian negara mencapai Rp1,5 miliar lebih.
“Perhitungan BPKP menyebutkan kerugian keuangan negara sebesar Rp1.509.018.931,84,” ungkap Donny.
Saat ini, kedua tersangka dititipkan di Rutan Balikpapan sambil menunggu proses hukum berikutnya. Mereka dijerat Pasal 2 Ayat (1) dan Pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, sebagaimana diubah dengan UU Nomor 20 Tahun 2001, jo. Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP.
Sementara itu, Aliansi Pemuda Peduli Demokrasi menilai langkah kejaksaan belum cukup. Menurut mereka, pengusutan seharusnya tidak berhenti pada dua orang yang sudah ditetapkan tersangka.
“Selain SW dan MK, kejaksaan harus berani mengusut dari akar, termasuk pemberi hibah dan pejabat yang menjabat saat dana itu dikucurkan,” tegas Riski, perwakilan aliansi, dalam keterangannya. Minggu, (27/10/2025)
Riski menduga, praktik korupsi tersebut tidak berdiri sendiri.
“Kami menilai ada indikasi keterlibatan aktor lain yang ikut menikmati atau memainkan proses hibah itu sejak awal. Kalau aparat ingin benar-benar bersih, kasus ini harus dibuka seterang-terangnya,” ujarnya.
Aliansi juga mendorong agar Kejaksaan dan aparat penegak hukum di Kaltim tidak tebang pilih dalam menegakkan hukum.
“Publik menanti pembuktian keberanian aparat. Jangan hanya berani pada pelaksana proyek, tapi juga pada pengambil kebijakan,” tutupnya. (Tim Redaksi)
