Ideanews.co, Berau – Rencana operasional rumah sakit baru di Tanjung Redeb mendapat sorotan dari anggota DPRD Berau Fraksi Gerindra, Dr. M. Ichsan Rapi atau yang akrab disapa Daeng Iccang. Ia mengingatkan agar pembukaan rumah sakit tidak dilakukan hanya demi mengejar percepatan operasional tanpa memastikan kesiapan manajemen, sumber daya manusia (SDM), serta sistem pelayanan kesehatan secara menyeluruh.
Menurut Daeng Iccang, pembangunan rumah sakit baru tentu patut diapresiasi sebagai bagian dari upaya meningkatkan kualitas pelayanan kesehatan masyarakat Kabupaten Berau. Namun ia menegaskan, rumah sakit tidak bisa dipandang hanya sebagai proyek fisik yang selesai dibangun lalu langsung dioperasikan.
“Kita semua mendukung hadirnya rumah sakit baru karena masyarakat Berau memang membutuhkan layanan kesehatan yang lebih baik. Tetapi masyarakat membutuhkan rumah sakit yang benar-benar siap melayani, bukan sekadar siap dibuka,” ujarnya.
Ia menilai, keberhasilan rumah sakit tidak dapat diukur hanya dari cepatnya operasional diumumkan atau target peresmian tercapai.
“Rumah sakit bukan gedung biasa. Yang dipertaruhkan adalah keselamatan pasien. Karena itu pertanyaan mendasarnya sederhana: apakah rumah sakit ini benar-benar siap melayani masyarakat secara aman, stabil, dan berkelanjutan? Atau jangan sampai operasionalnya justru dipercepat sebelum kesiapan sistemnya benar-benar matang,”tegasnya.
Daeng Iccang juga menyoroti informasi mengenai kemungkinan masih bergantungnya operasional awal rumah sakit baru terhadap tenaga kesehatan yang diperbantukan dari fasilitas kesehatan lain, termasuk rumah sakit existing maupun puskesmas.
Menurutnya, apabila skema tersebut digunakan, maka pemerintah daerah harus menjelaskan secara terbuka kepada publik roadmap kemandirian rumah sakit baru tersebut.
“Jangan sampai penguatan satu layanan kesehatan justru melemahkan layanan kesehatan lainnya. Kita tentu tidak ingin rumah sakit baru terlihat berjalan, tetapi pada saat yang sama pelayanan di fasilitas kesehatan yang selama ini menjadi tulang punggung masyarakat justru mengalami tekanan akibat redistribusi tenaga kesehatan,” katanya.
Ia menekankan bahwa masyarakat berhak mengetahui kesiapan riil rumah sakit tersebut, terutama terkait tenaga medis permanen, kesiapan dokter spesialis, serta strategi keberlanjutan operasional.
Daeng Iccang menyebut ada sejumlah hal yang menurut DPRD perlu dijelaskan secara terbuka kepada masyarakat:
Pertama, berapa jumlah dokter spesialis dan tenaga kesehatan permanen yang benar-benar siap bertugas penuh di rumah sakit baru.
Kedua, berapa lama rumah sakit akan bergantung pada skema tenaga kesehatan yang diperbantukan dari fasilitas lain.
Ketiga, bagaimana dampak redistribusi tenaga kesehatan terhadap kualitas pelayanan rumah sakit existing dan puskesmas.
Keempat, bagaimana mekanisme pembagian beban kerja, jasa medis, serta perlindungan terhadap risiko kelelahan kerja (burnout) tenaga kesehatan.
“Rumah sakit tidak boleh dikelola dengan logika mengejar momentum operasional atau target administratif semata. Yang paling penting adalah kesiapan sistem pelayanan. Lebih baik sedikit terlambat tetapi benar-benar siap, daripada cepat dibuka namun masyarakat yang akhirnya harus menanggung konsekuensi jika sistem belum matang,” ujarnya.
Meski demikian, ia menegaskan bahwa kritik tersebut bukan bentuk penolakan terhadap rumah sakit baru, melainkan bentuk tanggung jawab pengawasan agar fasilitas kesehatan yang akan menjadi harapan masyarakat Berau benar-benar berdiri di atas fondasi pelayanan yang kuat.
“Kami mendukung penuh penguatan layanan kesehatan di Berau. Tapi dukungan itu juga harus dibarengi keberanian memastikan semuanya siap. Masyarakat Berau membutuhkan rumah sakit yang siap melayani, bukan sekadar siap diumumkan operasionalnya,” pungkasnya. (Tim Redaksi)
