Ideanews.co, Samarinda – Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur melalui Dinas Pemuda dan Olahraga (Dispora) menyampaikan sikap tegas soal arah pembiayaan di sektor olahraga. Meski tetap membuka diri terhadap beragam kegiatan olahraga, Dispora menekankan bahwa dukungan anggaran harus diarahkan secara selektif dan terukur.
Kepala Dispora Kaltim, Agus Hari Kesuma, menegaskan bahwa pihaknya tidak bisa serta-merta mengakomodasi semua permintaan dukungan, terlebih jika kegiatan tersebut tak berada dalam kerangka pembinaan resmi atau tidak membawa nama daerah secara kelembagaan.
“Kita tidak menutup mata terhadap dinamika olahraga di masyarakat, termasuk yang digelar komunitas. Tapi anggaran negara harus digunakan pada kegiatan yang jelas dampaknya terhadap pembinaan dan prestasi olahraga daerah,” ujar Agus, Sabtu (28/6/2025).
Menurutnya, masih banyak masyarakat yang keliru memahami ruang lingkup dukungan Dispora. Tak sedikit event berskala nasional yang justru dilakukan secara pribadi atau atas nama komunitas, namun kemudian menimbulkan ekspektasi akan bantuan pemerintah.
“Contoh konkret seperti turnamen biliar besar di luar daerah. Kalau atlet berangkat atas nama pribadi, bukan mewakili Kalimantan Timur secara resmi, maka kami tidak punya dasar hukum untuk mendanai itu,” tegas Agus.
Dispora Kaltim disebutnya selalu mendukung cabang olahraga yang memiliki struktur organisasi jelas, pembinaan berjenjang, serta jadwal kompetisi yang masuk dalam kalender resmi pemerintah atau induk organisasi olahraga. Dukungan ini bukan hanya dalam bentuk anggaran lomba, tapi juga mencakup pelatihan, fasilitas, hingga pengembangan SDM.
“Fokus kami adalah kegiatan yang menciptakan prestasi dan membawa citra positif bagi Kaltim. Bukan sekadar populer, tapi berdampak langsung ke sistem pembinaan,” tambahnya.
Agus juga menyinggung posisi olahraga tradisional yang tetap mendapat tempat dalam program Dispora. Meski tidak masuk dalam skema pembinaan prestasi seperti PON, cabang-cabang seperti sumpit, tarik tambang, dan engrang tetap akan difasilitasi jika tergabung dalam event resmi seperti FORDA atau agenda dari Kemenpora.
“Selama kegiatan itu masuk kalender resmi dan membawa nama daerah, kami akomodasi. Tapi kalau sekadar kegiatan komunitas, kita sarankan cari dukungan lewat sponsor, CSR, atau gotong royong,” katanya.
Penjelasan ini, menurut Agus, penting agar tidak terjadi kesenjangan harapan antara pemerintah dan masyarakat olahraga. Ia mengajak semua pihak untuk memahami prinsip akuntabilitas dan efektivitas penggunaan anggaran, apalagi di tengah keterbatasan fiskal pascapandemi.
“Kita harus realistis dan profesional. Pemerintah tidak bisa mendukung semua kegiatan tanpa arah yang jelas. Kita butuh sistem, bukan hanya semangat,” tegasnya lagi.
Untuk itu, Agus mendorong agar komunitas maupun pengurus cabor aktif berkomunikasi dengan Dispora. Proposal kegiatan harus dilengkapi data yang sahih dan tujuan yang terukur.
Dengan begitu, semua dukungan yang diberikan bisa dipertanggungjawabkan dan memberi dampak konkret bagi kemajuan olahraga di Kalimantan Timur.
“Bina komunikasi, siapkan proposal yang benar, dan pastikan kegiatan itu sejalan dengan arah pembinaan. Dispora terbuka, tapi tentu dengan pertimbangan skala prioritas,” tutupnya. (Adv)
