Ideanews.co, Penajam – Wakil Ketua DPRD Penajam Paser Utara (PPU), Andi Muhammad Yusuf, membeberkan hasil audiensi pemerintah daerah bersama Dirjen Perimbangan Keuangan Kementerian Keuangan yang berlangsung beberapa hari lalu. Audiensi tersebut merupakan rangkaian upaya pemerintah daerah melobi kementerian terkait demi memperjuangkan tambahan dukungan fiskal untuk PPU.
“Kami kemarin ke Dirjen Kemenkeu bersama Pak Bupati. Selama ini Pak Bupati memang aktif ke berbagai kementerian untuk melobi,” ujarnya. Ia menyebut bahwa sebelum ke Kementerian Keuangan, rombongan juga sempat bertemu langsung dengan Menteri PPN/Kepala Bappenas.
Menurut Andi, dalam pertemuan dengan Bappenas, Bupati menyampaikan harapan agar Kabupaten PPU masuk sebagai kawasan pembinaan strategi nasional, mengingat satu kecamatan di PPU kini menjadi bagian langsung dari kawasan Ibu Kota Nusantara (IKN). “Kalau masuk pembinaan strategi nasional, itu berarti ada perhatian khusus dari pemerintah pusat,” tambahnya.
Dalam audiensi ke Kementerian Keuangan, Bupati kembali meminta perhatian khusus terkait peningkatan Dana Bagi Hasil (DBH). Namun Andi menegaskan bahwa untuk Transfer ke Daerah (TKD), pemerintah pusat sudah menetapkan angka final.
“Masalah TKD sudah ditetapkan dan tidak bisa diganggu gugat. Tahun 2005 DBH kita itu 965 miliar, dan ada regulasi wajib memotong 50 persen, kurang lebih 480 sekian miliar. Tapi penetapan Kemenkeu yang disampaikan ke kita hanya sekitar 254 miliar,” jelasnya.
Hal tersebut, menurutnya, sangat mempengaruhi kemampuan fiskal daerah. Ia menyebutkan bahwa APBD PPU yang sebelumnya hampir mencapai 2,4 triliun, kini turun drastis menjadi sekitar Rp1,32 triliun.
“Memang betul-betul krisis turun. Karena itu masyarakat harus tahu, kalau ada program yang tidak terlaksana, salah satunya karena anggaran kita sangat terbatas,” jelasnya.
Andi memastikan bahwa DPRD mendukung penuh upaya Bupati yang aktif melakukan pendekatan ke kementerian dan DPR RI untuk menambah dukungan fiskal bagi daerah.
“Kami mendukung dan mendorong. Apa yang sudah dilobi Pak Bupati, mudah-mudahan membawa hasil bagi masyarakat Kabupaten Penajam Paser Utara,” tandasnya.
Ia menegaskan bahwa dengan posisi PPU yang kini bersinggungan langsung dengan proyek IKN, perhatian pusat seharusnya semakin besar, terutama untuk menjaga stabilitas pembangunan dan pelayanan publik. (Adv/Bey)
