Ideanews.co, Jakarta – Serikat Media Siber Indonesia (SMSI) menyampaikan surat terbuka kepada Presiden RI Prabowo Subianto. Surat tersebut berisi perhatian serius terhadap isu kedaulatan digital nasional serta keberlanjutan industri media di Indonesia di tengah derasnya arus ekonomi digital global.
Surat terbuka itu menjadi sikap resmi SMSI dalam merespons perkembangan kerja sama ekonomi digital antara Indonesia dan Amerika Serikat melalui skema Agreement on Reciprocal Trade (ART) pada sektor Digital Trade and Technology.
Ketua Umum SMSI, Firdaus, menegaskan bahwa kebijakan di sektor digital harus dirumuskan secara hati-hati dan strategis. Menurutnya, setiap keputusan pemerintah perlu memastikan kepentingan nasional tetap menjadi prioritas utama.
“Surat terbuka ini kami sampaikan sebagai bentuk kepedulian sekaligus tanggung jawab SMSI terhadap masa depan kedaulatan digital Indonesia, keberlanjutan industri media nasional, serta ekosistem pers di tengah persaingan ekonomi digital global,” ujar Firdaus, Sabtu (7/3/2026).
Ia menambahkan, transformasi teknologi digital yang berkembang pesat saat ini tidak hanya memengaruhi sektor perdagangan, tetapi juga berdampak langsung terhadap industri media, praktik jurnalisme, hingga pengelolaan dan kedaulatan data nasional.
“Perkembangan teknologi digital global membawa dampak luas, mulai dari perdagangan digital hingga keberlanjutan jurnalisme, kedaulatan data, dan ruang publik digital Indonesia,” tegasnya.
Surat terbuka tersebut merupakan hasil pembahasan dalam forum Rapat Pimpinan Nasional (Rapimnas) SMSI yang digelar pada 6-7 Maret 2026 di Jakarta. Forum ini dihadiri oleh jajaran pengurus pusat serta para ketua SMSI provinsi dari seluruh Indonesia.
Dalam forum tersebut, SMSI menilai dinamika geopolitik global serta percepatan perkembangan teknologi digital perlu direspons melalui kebijakan nasional yang kuat, terarah, dan berpihak pada kepentingan bangsa.
SMSI juga mengingatkan agar Indonesia tidak hanya menjadi pasar bagi platform digital global. Pemerintah didorong untuk merumuskan kebijakan yang mampu menjaga kedaulatan digital nasional, memperkuat infrastruktur teknologi dalam negeri, serta memastikan media nasional memiliki ruang tumbuh yang adil dan berkelanjutan.
Firdaus berharap pemerintah dapat mempertimbangkan secara serius berbagai aspek strategis tersebut dalam setiap perundingan maupun kebijakan terkait perdagangan digital.
“Kami percaya, di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo, Indonesia mampu memperkuat kemandirian digital nasional sekaligus melindungi ekosistem pers sebagai salah satu pilar penting demokrasi,” ujarnya.
Melalui surat terbuka tersebut, SMSI juga menyampaikan sejumlah rekomendasi strategis. Di antaranya perlunya regulasi yang kuat terkait kedaulatan digital, percepatan pembangunan infrastruktur teknologi nasional, serta integrasi media layanan publik dalam satu platform digital nasional guna meningkatkan daya saing pers Indonesia di era digital. (Tim Redaksi)
