Ideanews.co, Samarinda – Anggota DPRD Provinsi Kalimantan Timur, Ir. Sapto Setyo Pramono, S.ST., MT., IPU., menggelar kegiatan Penguatan Demokrasi Daerah di Yens Delight Coffee & Pastry, Samarinda, Sabtu (13/6/2026).
Kegiatan tersebut mengangkat tema “Teknologi Informasi untuk Efektivitas Pengawasan Publik dan Demokrasi Digital”.
Kegiatan ini menjadi bagian dari upaya meningkatkan pemahaman masyarakat mengenai pentingnya demokrasi yang adaptif terhadap perkembangan teknologi informasi, sekaligus mendorong partisipasi publik dalam mengawasi kebijakan melalui ruang digital.
Hadir sebagai narasumber, Koordinator Program Studi Ilmu Komunikasi FISIP Universitas Mulawarman, Dr. Silviana Purwanti, S.Sos., M.Si., yang menjelaskan bahwa transformasi digital telah mengubah pola interaksi antara pemerintah dan masyarakat. Menurutnya, ruang digital membuka peluang partisipasi publik yang lebih luas, namun juga membutuhkan literasi digital agar masyarakat mampu mengawasi kebijakan secara kritis dan bertanggung jawab.
Dalam kesempatan tersebut, Sapto Setyo Pramono menegaskan bahwa penguatan demokrasi daerah merupakan bagian dari komitmen DPRD dalam meningkatkan kualitas demokrasi di Kalimantan Timur.
“Penguatan demokrasi daerah ini bukan hanya agenda seremonial, tetapi menjadi langkah untuk membangun kesadaran masyarakat agar semakin aktif mengawasi jalannya pemerintahan. Melalui pemanfaatan teknologi informasi, masyarakat memiliki ruang yang lebih luas untuk menyampaikan aspirasi sekaligus mengawal kebijakan publik secara bertanggung jawab,” ujar Sapto.
Ia menambahkan, perkembangan teknologi harus dimanfaatkan sebagai sarana memperkuat transparansi, akuntabilitas, dan partisipasi publik, sehingga demokrasi dapat berjalan lebih efektif dan memberikan manfaat bagi masyarakat.
Melalui kegiatan ini, Sapto berharap masyarakat semakin memahami pentingnya demokrasi digital yang sehat serta mampu memanfaatkan teknologi informasi sebagai alat pengawasan publik yang konstruktif. Kegiatan ini juga menjadi wadah memperkuat sinergi antara masyarakat, akademisi, dan pemerintah dalam membangun kehidupan demokrasi yang lebih partisipatif. (Tim Redaksi)
