Ideanews.co – Badan Koordinasi Himpunan Mahasiswa Islam (BADKO HMI) Kalimantan Timur – Kalimantan Utara dengan tegas meminta Kapolda Kalimantan Timur untuk mengambil langkah tegas terhadap Kapolres Berau. Permintaan tersebut muncul akibat ketidakmampuan Kapolres Berau dalam menjaga keamanan mahasiswa yang menggelar aksi demo pada 12 Februari 2025. Demonstrasi yang dilakukan oleh HMI Cabang Berau berakhir dengan tindakan represif yang melanggar prinsip-prinsip demokrasi serta hak asasi manusia.
Menurut Ketua Umum BADKO HMI Kaltimtara, Ashan Putra Pradana, tindakan aparat yang terjadi menggambarkan lemahnya kepemimpinan Kapolres Berau dalam mengawasi serta menjaga situasi agar tetap kondusif, terutama dalam menjamin hak mahasiswa untuk berekspresi. “Kami sangat menyesalkan kekerasan yang dilakukan oleh aparat kepolisian terhadap kader HMI yang tengah berunjuk rasa dengan cara damai. Ini jelas merupakan pelanggaran terhadap hak asasi dan kebebasan berbicara,” ujar Ashan kepada Ideanews Jumat, (14/02/2025)
Aksi yang diadakan oleh HMI Cabang Berau bertujuan untuk menyampaikan aspirasi terkait isu-isu penting di tingkat daerah. Namun, demonstrasi tersebut mendapatkan perlakuan yang tidak layak dan jauh dari prosedur pengamanan yang seharusnya diterapkan oleh pihak kepolisian.
BADKO HMI Kaltimtara mendesak Kapolda Kalimantan Timur untuk segera:
1. Menilai kembali kinerja Kapolres Berau dan mencopotnya karena gagal memastikan keamanan mahasiswa dalam aksi demonstrasi.
2. Melakukan investigasi menyeluruh terhadap tindakan represif yang dilakukan oleh aparat kepolisian terhadap anggota HMI Cabang Berau, serta memberikan sanksi tegas bagi pihak yang bersalah.
3. Menjamin perlindungan terhadap kebebasan berpendapat mahasiswa dan masyarakat sesuai dengan prinsip demokrasi yang dilindungi oleh hukum negara.
Jika permintaan ini tidak segera diindahkan, BADKO HMI Kaltimtara akan terus memperjuangkan keadilan melalui langkah-langkah lain untuk memastikan pihak kepolisian menjalankan tugas dan fungsinya dengan benar sebagai pelindung masyarakat.
BADKO HMI Kaltimtara menegaskan bahwa negara wajib melindungi kebebasan berekspresi dan menolak segala bentuk tindakan represif yang merusak demokrasi. Oleh karena itu, kami mendesak Kapolda Kalimantan Timur untuk segera bertindak dan memastikan kejadian serupa tidak terulang lagi di masa mendatang. (Tim Redaksi)
