Ideanews.co, Samarinda – Dalam sidang Paripurna ke-16 DPRD Kalimantan Timur, Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) menegaskan sikapnya untuk bersikap kritis namun konstruktif dalam proses pembahasan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) 2025–2029.
Melalui Sekretaris Fraksi, Sulasih, PKB menyoroti urgensi memperkuat sektor UMKM serta pemerataan hasil pembangunan ke seluruh pelosok daerah.
“Pembangunan bukan sekadar proyek infrastruktur besar. Justru yang lebih penting adalah bagaimana kita menguatkan sektor ekonomi rakyat seperti UMKM agar mereka bisa tumbuh dan mandiri,” ujar Sulasih saat membacakan pandangan fraksi, Senin (2/6/2025).
Ia menekankan bahwa penguatan UMKM harus menjadi prioritas nyata, bukan hanya jargon kebijakan. Menurutnya, dukungan harus diberikan dalam bentuk pelatihan keterampilan, pendampingan usaha, penyediaan peralatan produksi, hingga kemudahan akses permodalan.
“UMKM adalah tulang punggung ekonomi rakyat. Kalau kita ingin pembangunan dimulai dari bawah, maka mereka harus diperhatikan secara serius dan berkelanjutan,” tambahnya.
Fraksi PKB juga mengusulkan pembentukan Panitia Khusus (Pansus) RPJMD, sebagai ruang dialog strategis agar pembahasan lebih inklusif dan mengakomodasi aspirasi masyarakat secara luas. Langkah ini dinilai penting untuk memastikan RPJMD benar-benar berpihak kepada rakyat.
“Pansus adalah instrumen penting untuk memperdalam pembahasan. Kita butuh pendekatan yang terbuka dan menjaring masukan dari berbagai kalangan,” jelas politisi perempuan tersebut.
Tak hanya soal UMKM, Fraksi PKB dalam pandangannya juga menyampaikan 14 isu strategis yang dinilai harus masuk dalam perhatian utama RPJMD 2025–2029.
Di antaranya: ketimpangan pendidikan, tingginya angka pengangguran lulusan sarjana, persoalan banjir, kerusakan lingkungan akibat tambang, keterbatasan akses listrik desa, hingga perlindungan terhadap masyarakat lokal.
Sulasih berharap RPJMD ke depan tidak hanya menjadi dokumen administratif semata, tetapi bisa menjadi arah pembangunan yang adil, menyeluruh, dan berfokus pada kebutuhan riil masyarakat.
“Jangan sampai RPJMD ini hanya menjadi formalitas. Kami ingin dokumen ini menjadi pedoman yang hidup, berpihak kepada rakyat, dan benar-benar menjawab tantangan pembangunan di Kaltim,” pungkasnya. (Adv)
