Ideanews.co, Samarinda – Pemerataan pembangunan infrastruktur kembali menjadi perhatian serius anggota Komisi II DPRD Kalimantan Timur (Kaltim), Apansyah. Legislator asal daerah pemilihan Kutai Timur itu menilai, hingga kini masih banyak wilayah perbatasan di Kaltim yang belum tersentuh pembangunan jalan yang memadai.
Dalam keterangannya, Apansyah menekankan pentingnya mengalihkan fokus pembangunan ke kawasan tertinggal seperti Kutai Barat dan Mahakam Ulu, yang selama ini dinilai kurang mendapatkan atensi dari pemerintah provinsi.
“Pembangunan jangan selalu terpusat di kawasan perkotaan. Akses jalan menuju desa-desa di perbatasan itu juga menyangkut kesejahteraan masyarakat. Mereka juga berhak menikmati kemudahan mobilitas,” ujar Apansyah, Selasa (3/6/2025).
Menurutnya, kondisi jalan yang buruk sangat berdampak langsung terhadap aktivitas ekonomi dan layanan dasar masyarakat. Apalagi ketika musim hujan tiba, akses ke sejumlah desa bisa terputus selama berminggu-minggu.
“Banyak warga yang bergantung pada jalan rusak itu untuk berdagang atau ke fasilitas kesehatan. Ketika hujan, perbaikannya lambat. Ini tentu merugikan mereka,” ucapnya.
Merujuk data Dinas PUPR-Pera Kaltim, dari total 931 kilometer jalan provinsi, sekitar 168 kilometer masih dalam kondisi rusak. Sebagian besar kerusakan disebabkan sistem drainase yang buruk dan minimnya penanganan cepat ketika terjadi kerusakan.
Apansyah mengapresiasi langkah Pemprov Kaltim yang telah mengalokasikan anggaran Rp2,6 triliun untuk sektor Bina Marga tahun ini. Namun ia menekankan agar dana tersebut tidak hanya diserap untuk pembangunan besar yang berlokasi di pusat strategis.
“Pembangunan infrastruktur harus merata. Mulai dari jalur pesisir, pedalaman, sampai ke penghubung antardesa harus mendapat perhatian. Jangan hanya fokus di kota besar,” tegasnya.
Terkait proyek Jalan Tol Samarinda–Bontang yang masuk dalam Proyek Strategis Nasional (PSN), Apansyah menyatakan dukungan penuh. Namun ia mengingatkan, keberpihakan terhadap kebutuhan masyarakat kecil tetap harus dijaga.
“Kita tidak menolak pembangunan besar seperti tol. Tapi jangan sampai proyek besar menenggelamkan kebutuhan dasar masyarakat desa. Jalan tol itu penting, tapi jalan desa juga tidak kalah penting,” pungkasnya. (Adv)
