Ideanews.co, Samarinda – Anggota DPRD Kaltim, Makmur Hapk, merasa kecewa atas ketidakhadiran pejabat utama Pemerintah Provinsi Kaltim dalam rapat penting penyampaian Nota Keuangan dan Rancangan Perda Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2024.
Menurutnya, kehadiran Gubernur, Wakil Gubernur, atau minimal Sekretaris Daerah dalam agenda strategis seperti ini merupakan hal mutlak. Kehadiran staf ahli, menurutnya, tidak cukup dan terkesan mengabaikan institusi legislatif.
“Saya menghargai staf ahli, tapi agenda ini tidak bisa dianggap remeh. Pertanggungjawaban APBD adalah momen krusial yang harus dihadiri pejabat tinggi,” tegas politisi senior tersebut.
Makmur menilai, ketidakhadiran pejabat utama tersebut menunjukkan lemahnya komitmen Pemprov dalam menjalin komunikasi dan hubungan kelembagaan dengan DPRD.
Ia membandingkan dengan masa lalu, ketika pejabat setingkat Sekda atau Asisten pasti hadir jika Gubernur berhalangan.
“Dulu jika Gubernur absen, masih ada pejabat setingkat yang hadir. Sekarang pejabat lengkap, tapi yang dikirim cuma staf ahli. Ini penurunan kualitas hubungan eksekutif-legislatif,” katanya.
Lebih lanjut, Makmur juga menyoroti aspek protokoler yang dianggapnya sudah tidak relevan diterapkan, seperti berdiri menyambut pejabat daerah saat memasuki ruang sidang.
“Kami hanya berdiri untuk Presiden dan Wakil Presiden, terutama dengan lagu kebangsaan. Protokol untuk pejabat daerah sudah berbeda sejak reformasi,” jelasnya.
Politisi yang pernah menjabat Kabag Umum dan Protokoler ini berharap Pemprov lebih serius dan menghargai agenda strategis DPRD demi meningkatkan sinergi dan pengawasan pembangunan daerah.
“Ini bukan acara seremonial semata. Evaluasi pembangunan harus mendapat perhatian penuh dengan kehadiran pejabat yang berwenang, bukan hanya diwakilkan staf ahli,” tutup Makmur. (Adv)
