Ideanews.co, Samarinda – Anggota DPRD Kaltim, Sarkowi V Zahry, menyatakan kekecewaannya atas belum adanya kejelasan hukum, meski aparat penegak hukum sebelumnya telah menjanjikan penetapan tersangka dalam waktu dua pekan.
Hal itu disampaikannya sebab Lambannya penanganan kasus tambang ilegal di kawasan hutan pendidikan milik Universitas Mulawarman (Unmul) atau KHDTK (Kawasan Hutan Dengan Tujuan Khusus).
“Kita sudah berikan waktu, aparat penegak hukum sudah kita panggil dalam forum resmi DPRD, bahkan berjanji ada penetapan tersangka. Tapi sampai hari ini, belum ada perkembangan yang jelas,” tegas Sarkowi kepada awak media, Jumat (20/6/2025).
Sarkowi menilai, keterlambatan ini justru memunculkan ketidakpercayaan publik terhadap keseriusan aparat dalam menangani kerusakan lingkungan dan perambahan kawasan hutan pendidikan. Ia menyebut DPRD Kaltim akan menjadwalkan ulang Rapat Dengar Pendapat (RDP) guna memperkuat pengawasan dan mendorong percepatan proses hukum.
“Ini bukan perkara administratif biasa. Ini menyangkut masa depan pendidikan kehutanan di Kaltim. Kita akan panggil ulang semua pihak, termasuk Polda Kaltim, Gakkum KLHK, pihak Unmul, hingga aliansi pegiat lingkungan,” tegas politisi Partai Golkar itu.
Lebih lanjut, Sarkowi menyoroti pentingnya KHDTK Unmul sebagai pusat pendidikan dan pelatihan sumber daya manusia di sektor kehutanan. Karena itu, segala bentuk eksploitasi ilegal yang mengancam kawasan ini harus diberantas secara tuntas.
“KHDTK bukan sekadar hutan. Itu aset pendidikan dan penelitian. Kalau kita abai, maka sama saja membiarkan masa depan generasi akademik kita rusak,” tandasnya.
Tak hanya menyoal hukum, Sarkowi juga mendorong pemerintah pusat untuk turun tangan memperkuat kelembagaan dan dukungan anggaran bagi pengelolaan KHDTK Unmul. Ia menilai pengawasan kawasan akan lebih efektif jika ditopang dengan fasilitas dan anggaran yang memadai.
“Kita tidak bisa berharap banyak jika tidak ada penguatan di level anggaran dan kelembagaan. Pemerintah pusat harus bantu. Jangan sampai kawasan strategis seperti ini dibiarkan tanpa perlindungan maksimal,” pungkasnya. (Adv)
