Ideanews.co, Samarinda – Wakil Ketua DPRD Kalimantan Timur, Ananda Emira Moeis, mendorong agar penanganan banjir dan tanah longsor di Samarinda tidak lagi dilakukan secara parsial. Ia menilai, permasalahan ini membutuhkan pendekatan menyeluruh yang berbasis pada perencanaan jangka panjang.
“Selama ini, penanganan bencana lebih bersifat insidentil. Kita butuh rencana induk yang menyatukan seluruh elemen teknis seperti pembangunan kolam retensi, folder air, hingga sistem drainase yang terintegrasi,” ungkap Ananda.
Menurut politisi PDI Perjuangan itu, ketergantungan pada respons cepat saat banjir datang harus segera diimbangi dengan kesiapan struktural. Ia menegaskan, pentingnya perencanaan yang matang agar setiap langkah penanganan dapat saling mendukung dan berkelanjutan.
Kendati demikian, Ananda mengapresiasi upaya yang telah dilakukan pemerintah dan masyarakat. Ia mencatat bahwa dibandingkan lima tahun lalu, banjir di Samarinda kini lebih cepat surut. Namun, ia mengingatkan agar tidak terlena dengan capaian sementara.
“Sekarang air memang lebih cepat surut, tapi itu belum cukup. Kita perlu meningkatkan level pendekatan, dari yang responsif menjadi strategis,” ujarnya.
Dari sisi anggaran, DPRD Kaltim disebutnya siap memberikan dukungan penuh, termasuk dalam pengalokasian dana tak terduga untuk penanganan cepat melalui BPBD. Namun, ia menggarisbawahi bahwa pemanfaatan anggaran harus disertai dengan perencanaan yang jelas dan berdampak langsung pada masyarakat.
“Dana ada, tinggal bagaimana kita merancang programnya dengan baik. Jangan ada anggaran yang mubazir karena tidak tepat sasaran,” katanya.
Ananda juga menyoroti insiden longsor yang terjadi di Jalan Gerilya, Samarinda, yang menimbulkan korban jiwa dan kerusakan rumah warga. Ia menyampaikan duka cita mendalam atas kejadian tersebut, sembari menekankan pentingnya mitigasi bencana yang lebih serius.
“Peristiwa ini menyadarkan kita bahwa risiko bencana bisa datang kapan saja. Kita harus lebih siap, baik dari sisi kebijakan maupun infrastruktur,” tegasnya.
Ia menambahkan, DPRD Kaltim berkomitmen mendorong sinergi lintas wilayah antara pemerintah provinsi dan kabupaten/kota dalam memperkuat ketahanan wilayah terhadap bencana. Tata kelola pembangunan pun diharapkannya mulai berpijak pada analisis tata ruang dan aspek lingkungan secara menyeluruh.
“Ini memang pekerjaan besar. Tapi kalau dikerjakan bersama dengan visi yang sama, perlahan-lahan kita bisa memperbaiki kondisi yang ada,” tutup Ananda. (Adv)
