Ideanews.co, Samarinda – Wakil Ketua II DPRD Kalimantan Timur (Kaltim), Ananda Emira Moeis, menegaskan bahwa investasi yang masuk ke daerah harus berjalan seiring dengan prinsip transparansi, partisipasi publik, dan keberpihakan pada masyarakat lokal.
Dalam keterangannya, Ananda mengingatkan pemerintah agar tidak silau pada nilai investasi semata tanpa mempertimbangkan dampak sosial yang menyertainya.
“Kita semua ingin pembangunan. Tapi jangan karena ingin cepat maju, kita abaikan hak-hak masyarakat di sekitar proyek,” katanya, baru-baru ini.
Menurut Ananda, dalam beberapa tahun terakhir, arus investasi yang masuk ke Kaltim memang menggembirakan dari sisi pertumbuhan ekonomi. Namun, ia mengingatkan bahwa pertumbuhan tersebut tidak boleh menutup mata pada persoalan-persoalan yang muncul di akar rumput, seperti ketimpangan informasi, konflik lahan, hingga kerusakan lingkungan.
“Investasi itu harus fair dan terbuka. Jangan sampai dokumen-dokumen penting seperti AMDAL hanya jadi formalitas, sementara warga yang terdampak tidak tahu-menahu,” ungkapnya.
Politisi PDI Perjuangan itu juga mendorong pemerintah daerah untuk mewajibkan setiap perusahaan melakukan sosialisasi secara menyeluruh kepada masyarakat sebelum memulai kegiatan pembangunan. Hal ini menurutnya penting untuk menciptakan rasa saling percaya dan menghindari konflik sosial.
“Ketika masyarakat tahu, terlibat, dan memahami proyek, mereka akan lebih bisa menerima dan bahkan mendukung. Tapi kalau semuanya disembunyikan, bagaimana mau bicara keberlanjutan?” jelasnya.
Ananda juga menekankan bahwa pembangunan harus tetap dalam koridor kepentingan publik. Ia menolak paradigma pembangunan yang hanya berorientasi pada nilai ekonomi tanpa melihat aspek sosial dan ekologis.
“Pembangunan yang merusak lingkungan, mengabaikan adat, dan menyingkirkan masyarakat dari lahannya sendiri bukanlah kemajuan, tapi kemunduran,” tegasnya.
Sebagai wakil rakyat, Ananda memastikan bahwa DPRD Kaltim akan terus melakukan pengawasan terhadap seluruh proyek investasi, termasuk mengevaluasi ulang proyek-proyek bermasalah yang telah berjalan.
“Kita ingin Kaltim maju secara ekonomi, tapi juga adil secara sosial dan lestari secara lingkungan. Itu baru pembangunan yang sesungguhnya,” tutupnya. (Adv)
