Ideanews.co, Samarinda – Wakil Ketua II DPRD Kalimantan Timur (Kaltim), Ananda Emira Moeis, melontarkan peringatan keras kepada pemerintah daerah dan para investor agar tidak menjadikan rakyat sebagai korban dari proyek-proyek investasi yang sarat kepentingan, namun minim keterbukaan.
Menurutnya, pembangunan harus selalu berpijak pada prinsip keadilan sosial dan transparansi.
“Kita mendukung investasi, tetapi bukan berarti rakyat bisa diabaikan. Jangan sampai masyarakat hanya jadi penonton di daerahnya sendiri,” ujar Ananda kepada wartawan.
Ananda menyoroti banyaknya kasus di mana masyarakat terdampak proyek strategis namun tidak dilibatkan sejak awal dalam proses perencanaan. Ia menyebut bahwa dokumen penting seperti Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL) kerap tidak disosialisasikan secara terbuka kepada warga sekitar.
“Informasi publik itu hak rakyat. Kalau masyarakat tidak tahu apa yang akan dibangun di lingkungannya, bagaimana mungkin mereka bisa menilai atau memberi masukan?” tegas politisi dari PDI Perjuangan tersebut.
Ia menambahkan, tidak jarang warga baru mengetahui proyek telah berjalan ketika alat berat mulai bekerja di lokasi. Kondisi ini menimbulkan keresahan, bahkan konflik horizontal antara masyarakat dengan perusahaan, atau antara kelompok warga itu sendiri.
“Ini bukan pembangunan, ini penyerobotan diam-diam. Masyarakat harus dilibatkan dari awal, bukan diajak bicara setelah semuanya diputuskan,” kata Ananda.
Ananda juga menyoroti pentingnya menerapkan prinsip good governance dalam investasi. Menurutnya, pembangunan yang mengorbankan hutan, tanah adat, dan ekosistem lokal hanya akan menimbulkan masalah jangka panjang.
“Keberhasilan pembangunan bukan dilihat dari jumlah investor yang masuk, tapi dari seberapa besar dampaknya bagi kesejahteraan masyarakat dan keberlanjutan lingkungan,” tegasnya.
Ia menegaskan bahwa DPRD Kaltim memiliki komitmen kuat untuk mengawasi setiap bentuk investasi di daerah. DPRD, lanjutnya, akan memastikan agar investasi yang masuk bukan hanya sah secara administrasi, tetapi juga adil secara sosial dan ramah lingkungan.
“Kami di DPRD akan mengawal agar setiap jengkal tanah yang dimanfaatkan untuk investasi betul-betul memberi manfaat bagi rakyat. Kalimantan Timur boleh maju, tapi bukan dengan mengorbankan rakyat kecil,” pungkasnya. (Adv)
