Ideanews.co, Samarinda – Ketua DPRD Kalimantan Timur (Kaltim), Hasanuddin Mas’ud (Hamas), mengajak seluruh pemangku kebijakan di provinsi ini untuk lebih serius dalam menangani masalah pendidikan, khususnya di daerah pelosok.
Dalam keterangannya kepada wartawan, Hamas menggarisbawahi pentingnya keadilan akses pendidikan bagi semua anak, tanpa terkecuali.
“Kalau kita betul-betul ingin mencetak generasi emas Kaltim, maka tidak boleh ada lagi anak-anak yang tertinggal hanya karena mereka lahir dan tinggal di daerah terpencil,” ujar Hamas.
Pernyataan itu disampaikan Hamas menyusul laporan adanya sejumlah sekolah di wilayah pedalaman yang hanya memiliki satu hingga dua guru. Menurutnya, ketimpangan tersebut sudah berlangsung terlalu lama dan menjadi bukti bahwa sistem pendidikan belum menyentuh semua wilayah secara merata.
“Ini bukan sekadar kekurangan guru, tapi soal keadilan. Anak-anak di pedalaman berhak mendapatkan kualitas pendidikan yang sama dengan yang tinggal di kota,” tambahnya.
Hamas pun mendesak pemerintah daerah, baik provinsi maupun kabupaten/kota, untuk memperkuat koordinasi dan kolaborasi. Ia menyebut, solusi persoalan ini tidak bisa diserahkan sepenuhnya pada satu level pemerintahan.
“Kolaborasi adalah kunci. Pemprov bisa menyusun kebijakan dan anggaran, sementara kabupaten dan kota menjalankan distribusi di lapangan. Tidak bisa jalan sendiri-sendiri,” katanya.
Menurutnya, langkah konkret yang bisa segera dilakukan adalah mempercepat penempatan guru ke daerah terpencil dengan disertai insentif yang layak. Selain itu, perlu juga dilakukan pemetaan ulang kebutuhan tenaga pendidik berdasarkan kondisi geografis dan jumlah murid.
Hamas juga menyarankan agar program pembangunan pendidikan tidak hanya fokus pada pembangunan fisik, tetapi juga menyentuh aspek kualitas dan kelayakan pelayanan pendidikan.
“Jangan bangun sekolah besar tapi tidak ada gurunya. Itu sama saja membohongi rakyat,” tegasnya.
Ia pun berharap agar ke depan, seluruh anak di Kaltim bisa mendapat pendidikan berkualitas tanpa melihat lokasi tempat tinggalnya. Bagi Hamas, pendidikan adalah hak dasar yang tak boleh dikorbankan karena alasan geografis.
“Kalau kita ingin punya generasi yang mampu bersaing di Ibu Kota Nusantara nanti, maka pondasi pendidikannya harus kita kuatkan dari sekarang, dari hulu sampai hilir,” tutupnya. (Adv)
