Ideanews.co, Samarinda – Legislator DPRD Kaltim dari Fraksi Partai Golkar, Muhammad Husni Fahruddin, melontarkan kritik tajam terhadap pola kerja legislatif dan pemerintah daerah yang menurutnya terlalu formal dan tidak responsif terhadap permasalahan masyarakat.
Menurut Ayub, sapaan akrabnya, banyak rekomendasi hasil rapat seperti RDP yang tidak ditindaklanjuti oleh eksekutif maupun instansi terkait. Hal ini membuat penyelesaian persoalan publik berlarut-larut dan membebani warga.
“Forum resmi seringkali hanya jadi tempat diskusi, bukan tempat pengambilan keputusan nyata. Rakyat butuh tindakan, bukan hanya pembahasan panjang,” tegasnya, Selasa (2/6/2025).
Ia mencontohkan soal pengelolaan aset milik Pemprov Kaltim di Kota Balikpapan, yang telah berulang kali dibahas namun tak kunjung ada keputusan tegas dari pemerintah.
“Masalah sudah jelas, tapi pemerintah masih tidak bergerak. Tidak ada penutupan, tidak ada tindakan hukum. Seharusnya bisa langsung ambil sikap,” ujar Ayub.
Ia menilai pola seperti ini menunjukkan lemahnya kapasitas untuk bertindak cepat dalam menyelesaikan persoalan. Oleh karena itu, ia mengusulkan pembentukan tim reaksi cepat yang bekerja lintas sektor, sebagai solusi konkret memperbaiki respons pemerintah terhadap permasalahan publik. (Adv)
