Ideanews.co, Samarinda – Kondisi jalan nasional di Kalimantan Timur (Kaltim) kian mengkhawatirkan. Banyak ruas jalan mengalami kerusakan parah, namun perbaikannya dinilai belum menjadi prioritas pemerintah pusat.
Akademisi Teknik Sipil dari Politeknik Negeri Samarinda (Polnes), Tumingan, mengungkapkan bahwa buruknya kondisi ini tak lepas dari kebijakan efisiensi anggaran serta dominasi fokus pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN) oleh pemerintah pusat.
“Memang urusan jalan nasional berada di bawah tanggung jawab BBPJN. Tapi sejak proyek IKN digarap besar-besaran, banyak anggaran dan perhatian terserap ke sana. Daerah lain di Kaltim jadi kurang mendapat alokasi yang layak,” jelas Tumingan saat dihubungi pada Kamis (19/6/2025).
Ia juga menyampaikan bahwa pemangkasan anggaran infrastruktur, khususnya untuk perawatan jalan, turut memperburuk situasi. “Kami mendapati ada penurunan tajam dalam kegiatan pemeliharaan. Rekan-rekan teknis di lapangan pun merasakan dampaknya,” imbuhnya.
Tumingan menyoroti pula menurunnya suara dari para wakil rakyat terkait kondisi ini. Padahal sebelumnya, isu kerusakan jalan nasional sempat menjadi perhatian serius sejumlah anggota DPR RI, termasuk Irwan Fecho.
“Saat itu Pak Irwan cukup aktif menyuarakan masalah ini, khususnya di Komisi V. Namun kini tidak banyak lagi yang menyuarakan kondisi di lapangan, padahal banyak ruas jalan sangat menyulitkan, apalagi bagi kendaraan besar,” terangnya.
Irwan sendiri pernah duduk di Komisi V DPR RI pada periode 2019–2024 dan dikenal aktif memperjuangkan pembangunan infrastruktur untuk Kaltim.
Tumingan berharap, di masa pemerintahan yang baru, baik Presiden maupun Menteri PUPR dapat menyeimbangkan perhatian terhadap pembangunan IKN dan kebutuhan dasar infrastruktur daerah lainnya.
“Jangan sampai kemajuan di satu titik justru mengorbankan hak dasar masyarakat di wilayah lain. Pembangunan harus merata dan berpihak pada keadilan,” tegasnya.
Ia pun mengusulkan pembentukan forum komunikasi reguler antara pemerintah pusat, BBPJN, dan pemerintah daerah guna menyelaraskan distribusi anggaran dan prioritas pembangunan jalan secara lebih proporsional.
Berdasarkan data Satu Data Kalimantan Timur, total panjang jalan nasional di provinsi ini terus meningkat dalam empat tahun terakhir. Dari 1.706,23 km pada 2021, bertambah menjadi 1.807 km pada 2024. Namun, peningkatan panjang jalan ini tidak selalu diiringi oleh peningkatan kualitas.
Pada 2023, jalan dengan kondisi baik sempat anjlok menjadi hanya 285,30 km, sebelum membaik lagi di 2024 menjadi 477,23 km. Sementara itu, kondisi jalan rusak ringan mencapai 147,39 km, dan rusak berat sempat melonjak menjadi 100,58 km pada 2023, lalu turun menjadi 39,01 km pada 2024.
Secara keseluruhan, jalan dalam kondisi mantap (baik dan sedang) meningkat dari 1.403,61 km pada 2021 menjadi 1.620,36 km pada 2024 atau sekitar 89,68% dari total panjang jalan nasional di Kaltim. Sementara jalan tidak mantap menyusut dari 302,62 km menjadi 186,40 km pada periode yang sama.
Namun demikian, lonjakan jalan rusak berat pada 2023 menunjukkan masih ada tantangan besar dalam memastikan pemerataan kualitas infrastruktur, terutama di wilayah luar IKN yang sering kali luput dari perhatian utama. (Tim Redaksi)
