Ideanews.co – Menteri Pekerjaan Umum (PU), Dody Hanggodo, mengungkapkan bahwa pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN) belum menunjukkan perkembangan signifikan karena anggaran proyek tersebut masih diblokir oleh Menteri Keuangan Sri Mulyani. Dody menjelaskan bahwa pemblokiran ini terkait dengan kebijakan efisiensi anggaran yang diterapkan oleh pemerintah.
Menurut Dody, blokir anggaran IKN akan dibuka setelah pagu anggaran indikatif hasil efisiensi disetujui oleh Komisi V DPR. “Realitas anggaran IKN sepertinya belum ada. Anggaran kita diblokir semua. Tidak ada dana, progresnya cuma buat beli makan siangnya Pak Menteri,” ujar Dody dengan tawa, saat berbicara di Kompleks Parlemen, Jakarta, Kamis (6/2/2025).
Pada siang itu, Komisi V DPR telah menyetujui efisiensi anggaran Kementerian PU yang mengalami pemangkasan sebesar Rp81,38 triliun. Setelah pemangkasan, anggaran Kementerian PU untuk tahun 2025 menjadi Rp29,57 triliun.
Dody menyebutkan bahwa setelah persetujuan tersebut, dia akan melaporkan kepada Sri Mulyani. Jika laporan tersebut diterima, pemblokiran anggaran Kementerian PU dapat segera dicabut. “Setelah disetujui, kami akan meminta surat khusus untuk membuka blokir anggaran, lalu kita akan melakukan rekomposisi untuk menyesuaikan mana yang bisa diprioritaskan untuk mendukung kebutuhan masyarakat,” lanjutnya.
Pemotongan anggaran ini merupakan bagian dari kebijakan efisiensi yang dilakukan oleh Presiden Prabowo Subianto. Awalnya, Kementerian PU mendapatkan anggaran sebesar Rp110,95 triliun untuk 2025, namun anggaran tersebut terpangkas signifikan. Dody juga menyampaikan bahwa sejumlah proyek infrastruktur penting turut terdampak oleh pemotongan ini. (Tim Redaksi)
