Ideanews.co, Samarinda – Komisi II DPRD Kalimantan Timur mendorong langkah strategis agar pengelolaan Daerah Aliran Sungai (DAS) tidak lagi sepenuhnya berada di bawah kendali pusat. DPRD menilai, jika dikelola daerah, potensi Pendapatan Asli Daerah (PAD) dari sektor ini bisa mencapai ratusan miliar rupiah per tahun.
Langkah ini, termasuk pengelolaan fasilitas tambatan kapal dan pengolongan, dinilai strategis untuk mendongkrak Pendapatan Asli Daerah (PAD) serta memperkuat otonomi dalam mengelola sumber daya lokal.
Menurut Muhammad Husni Fahruddin, Anggota Komisi II DPRD Kaltim dari Fraksi Golkar, selama ini potensi ekonomi dari DAS Mahakam dan DAS Berau belum termanfaatkan maksimal untuk daerah. Pengelolaan mayoritas masih dipegang oleh entitas non-daerah seperti Pelindo dan pihak swasta.
“Pelindo bisa meraup puluhan miliar setiap bulan dari pengolongan kapal, PTB bahkan ratusan miliar. Tapi untuk provinsi, kontribusinya nihil,” ungkap Husni di Gedung E DPRD Kaltim, Senin (26/5/2025).
Kondisi ini, lanjutnya, menyebabkan potensi PAD Kaltim tidak tergali dengan optimal.
Oleh karena itu, DPRD Kaltim mendorong agar pengelolaan DAS dapat diambil alih dan dikelola langsung oleh Badan Usaha Milik Daerah (Perusda).
“Prinsipnya, semua aset strategis di wilayah kita harus dikelola untuk kepentingan daerah. Jika kita bisa ambil alih pengelolaan DAS, PAD bisa melonjak, dan masyarakat yang paling merasakan manfaatnya,” tegasnya.
Untuk mendukung upaya ini, Komisi II telah melakukan studi banding ke Kalimantan Selatan yang sukses menata pengelolaan Sungai Barito.
Dalam waktu dekat, mereka juga berencana melakukan kunjungan kerja ke Jembatan Ampera di Sumatera Selatan, sekaligus berkoordinasi lebih lanjut dengan Kementerian Perhubungan.
“Kami sedang membangun komunikasi dengan Kementerian Perhubungan. Kepala KSOP, Pak Mursidi, sudah membantu membuka jalur koordinasi dengan Dirjen Perhubungan Laut. Dari situ mulai terlihat titik terang,” jelas Husni.
Ia optimis bahwa jika pengelolaan sungai besar seperti Mahakam dan Berau berhasil kembali ke tangan daerah, potensi pemasukan bisa mencapai ratusan miliar rupiah setiap tahunnya.
“Target kami jelas, ambil kembali hak kelola DAS, tingkatkan PAD, dan pastikan dana itu kembali ke masyarakat dalam bentuk pembangunan,” tutup Husni. (Adv)
