Ideanews.co, Samarinda – Anggota DPRD Kalimantan Timur (Kaltim), Damayanti, angkat bicara mengenai kesenjangan kualitas antara sekolah negeri dan swasta yang dinilai masih cukup mencolok di sejumlah wilayah. Ia menilai, kondisi ini harus segera ditanggapi serius oleh Pemerintah Provinsi Kaltim.
Dalam keterangannya kepada awak media, Selasa (3/6/2025), politisi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) itu mengkritisi adanya pengklasifikasian antara sekolah “unggulan” dan “sekolah rakyat” yang belakangan mulai diperkenalkan pemerintah pusat.
“Saya pribadi kurang setuju dengan dikotomi seperti itu. Semua sekolah harus punya kualitas yang baik, layak, dan setara. Jangan ada istilah sekolah unggulan dan sekolah rakyat. Semua sekolah seharusnya unggul,” tegas Damayanti.
Ia mengakui, banyak orang tua yang akhirnya memilih menyekolahkan anak mereka ke lembaga pendidikan swasta, meskipun berbiaya tinggi, karena dinilai menawarkan mutu pendidikan yang lebih baik.
“Kalau bicara realitas, memang banyak sekolah swasta yang unggul dari sisi kualitas. Itu sebabnya mereka bisa menetapkan biaya atau SPP yang lebih tinggi. Tapi kondisi ini harus jadi refleksi bagi pemerintah provinsi. Kenapa sekolah negeri kita belum bisa bersaing?” ujarnya.
Damyanti menekankan, pemerintah daerah harus lebih progresif dalam memperbaiki kualitas sekolah negeri. Menurutnya, sekolah-sekolah yang dikelola negara seharusnya bisa menjadi rujukan utama masyarakat, tanpa harus kalah bersaing dengan swasta.
“Kita tidak bisa biarkan sekolah negeri menjadi pilihan kedua. Pemerintah harus hadir dan memastikan kualitas pendidikan negeri minimal setara dengan swasta, baik dari segi tenaga pengajar, fasilitas, maupun kurikulumnya,” tambah anggota Komisi IV DPRD Kaltim itu.
Ia juga mencermati bahwa kompetisi kualitas antar sekolah paling terasa di jenjang pendidikan dasar dan menengah pertama.
“Justru di tingkat SD dan SMP, banyak orang tua berlomba memasukkan anaknya ke sekolah swasta. Ini menunjukkan bahwa kesadaran terhadap pentingnya kualitas pendidikan sudah tinggi sejak dini. Maka negara juga harus hadir sejak awal,” pungkasnya. (Adv)
