Damayanti: Pendidikan Gratis Sudah Seharusnya Jadi Tanggung Jawab Negara Sejak Lama

Anggota DPRD Kalimantan Timur (Kaltim), Damayanti.

Ideanews.co, Samarinda – Anggota DPRD Kalimantan Timur (Kaltim), Damayanti, menyoroti putusan Mahkamah Konstitusi (MK) yang memperkuat kewajiban negara dalam menjamin pendidikan gratis untuk jenjang SD dan SMP. Menurutnya, keputusan tersebut hanya mempertegas apa yang seharusnya sudah menjadi tanggung jawab negara sejak awal.

“Ini bukan hal baru. Amanat konstitusi kita, khususnya Pasal 31 UUD 1945, sudah jelas mengatur bahwa setiap warga negara berhak mendapatkan pendidikan. Jadi seharusnya pemerintah sudah mengimplementasikannya tanpa harus menunggu putusan MK,” ujar Damayanti saat ditemui awak media, Selasa (3/6/2025).

Politisi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) itu menilai, kehadiran negara dalam menyediakan akses pendidikan dasar secara gratis adalah bagian dari tanggung jawab konstitusional. Ia menyebutkan bahwa program wajib belajar 12 tahun yang sudah lama digaungkan, pada kenyataannya belum sepenuhnya berjalan maksimal.

“Kalau kita bicara wajib belajar 12 tahun, maka pembebasan biaya pendidikan di tingkat dasar mestinya sudah menjadi standar sejak lama. Jangan sampai hak anak-anak kita terhambat hanya karena soal biaya,” tegas anggota Komisi IV DPRD Kaltim tersebut.

Tak hanya itu, Damayanti juga menanggapi rencana pemerintah untuk memperluas kebijakan pembebasan biaya pendidikan ke sekolah swasta. Ia mengingatkan agar langkah ini dirancang secara hati-hati dan adil.

“Kalau ingin menyentuh sekolah swasta, tentu harus ada regulasi yang fair. Jangan sampai kebijakan ini justru menciptakan ketimpangan baru antara sekolah negeri dan swasta, baik dari sisi anggaran maupun mutu pendidikan,” katanya.

Menurut Damayanti, pendidikan seharusnya menjadi panglima dalam pembangunan manusia, dan pemerintah wajib memastikan bahwa semua anak tanpa memandang latar belakang ekonomi mendapatkan hak yang sama dalam mengakses pendidikan berkualitas.

“Negara jangan abai. Pendidikan bukan sekadar kewajiban, tapi investasi masa depan bangsa. Dan itu harus dimulai dengan menjamin akses yang setara dan bebas biaya untuk seluruh anak Indonesia,” pungkasnya. (Adv)

Related posts

banner 868x60

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *