Ketua DPRD Kaltim: Gratispol dan Jospol Bukti Janji Kampanye

Ketua DPRD Kaltim, Hasanuddin Mas’ud.

Ideanews.co, Samarinda – Rancangan RPJMD 2025–2029 resmi diajukan Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur ke DPRD Kaltim. Ketua DPRD Kaltim, Hasanuddin Mas’ud atau yang akrab disapa Hamas, menyebut dokumen ini bukan sekadar formalitas, tetapi simbol dimulainya babak baru pembangunan daerah di bawah kepemimpinan Gubernur Rudy Mas’ud dan Wakil Gubernur Seno Aji.

Menurut Hamas, RPJMD kali ini membawa perubahan signifikan dalam arah kebijakan pembangunan daerah. Dua program unggulan yang menjadi wajah pemerintahan baru GratisPol dan JOSPOL secara resmi masuk dalam rencana jangka menengah itu.

“Kaltim kini memasuki fase pembangunan yang lebih konkret dan menyentuh langsung kebutuhan rakyat. Ini bukan lagi soal slogan, tapi implementasi pelayanan dasar yang nyata,” ujarnya.

Hamas menegaskan bahwa fokus pembangunan lima tahun ke depan harus diarahkan pada tiga sektor utama: pendidikan, kesehatan, dan infrastruktur dasar. Ia menyebut ketiganya sebagai fondasi penting untuk menciptakan kesejahteraan masyarakat yang merata di seluruh pelosok Kalimantan Timur.

“Kalau kita ingin membangun Kaltim yang kuat dan mandiri, maka kualitas layanan pendidikan dan kesehatan harus ditingkatkan, serta infrastruktur diperkuat,” tutur politisi Partai Golkar itu.

Lebih jauh, ia mengingatkan bahwa program-program unggulan yang kini masuk RPJMD bukan datang tiba-tiba. Semuanya merupakan janji kampanye yang disampaikan kepada masyarakat saat Pilkada 2024 lalu. Karena itu, kata Hamas, publik kini sedang menunggu bukti nyata dari janji-janji tersebut.

“Pemerintahan Rudy–Seno baru berjalan 100 hari. Masyarakat tentu berharap ada langkah-langkah cepat dan terukur untuk mewujudkan visi-misi yang sudah dijanjikan,” ujarnya.

Hamas juga menekankan peran DPRD sebagai mitra pengawas dalam memastikan RPJMD tidak hanya selesai di atas kertas. Menurutnya, parlemen akan turut mengawal proses implementasi agar program benar-benar dirasakan oleh masyarakat.

“Kita punya tanggung jawab moral dan politik untuk memastikan program ini tidak hanya retoris. Kami di DPRD siap mendukung, tapi juga akan kritis jika ada penyimpangan,” pungkasnya. (Adv)

Related posts

banner 868x60

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *